Riyan Permana Putra sebut Erman Safar Berhasil Kelola Anggaran Bukittinggi, Capai Pendapatan Daerah Tertinggi setelah 10 Tahun

Bukittinggi – Dr (c). Riyan Permana Putra, SH, MH, warga Bukittinggi menyatakan struktur anggaran suatu kota menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dapat berbentuk defisit, surplus maupun berimbang sesuai dengan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemimpin kota yang bersangkutan.

Defisit anggaran digunakan pemimpin suatu kota, seperti Kota Bukittinggi kata Riyan Permana Putra untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Menjawab isu anggaran defisit, Riyan Permana Putra menerangkan bahwa anggaran defisit tak melulu menandakan pengelolaan APBD yang buruk berkaca pada data nasional dimana Indonesia sebelum tahun 2000 Indonesia menganut sistem anggaran berimbang, namun kemudian digantikan dengan sistem defisit anggaran dimana pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, jawabnya.

Jika kita lihat batasan defisit anggaran belanja Bukittinggi masih sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebutnya. Defisit anggaran digunakan pemimpin suatu kota, seperti Kota Bukittinggi kata Riyan Permana Putra untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut, tegasnya.

Berdasarkan hukum keuangan negara menurut Riyan Permana Putra, defisitnya anggaran suatu kota bukanlah suatu hal yang buruk, selama dana yang dianggarkan untuk pembiayaan dan belanja negara yang dikeluarkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi serta dapat terukur secara outcome bukan berdasarkan ouput. Sebagaimana yang dilakukan Erman Safar di Bukittinggi, untuk program kerakyatan yang mensejahterakan masyarakat, ungkapnya.

Bahkan Riyan Permana Putra melanjutkan, jika kita lihat data internasional China, Jepang, India, Amerika Serikat dan Afrika Selatan sebagai anggota G-20 dengan perekonomian besar dunia bahkan menganut sistem defisit anggaran di atas 4% untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi negara mereka dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pembangunan (infrastruktur) serta mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara mereka, terangnya di sela-sela acara Ngopi Perintis di Bukittinggi, pada Sabtu, 14 September 2024.

Sebelumnya Dr (c). Riyan Permana Putra, SH, MH, warga Bukittinggi menyatakan sosok Erman Safar menurut berbagai data yang kami peroleh adalah Wali Kota termuda sepanjang sejarah pemerintahan Bukittinggi yang matang mengelola anggaran.

Riyan Permana Putra yang juga menjadi Ketua Tim Hukum/Advokasi Erman Safar – Heldo Aura serta Ketua Tim Hukum/Advokasi partai politik pendukung Erman Safar – Heldo Aura yang merupakan koalisi terbesar di Kota Bukittinggi dengan gabungan Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PSI, Perindo, PBB, Garuda, Hanura, Gelora, Masyumi, dan Partai Buruh ini menambahkan bukti di mana Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Sumatera Barat kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesebelas kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.

“Isu anggaran merupakan instrumen vital untuk mendorong program pembangunan kota. Oleh karena itu, pengelolaannya harus kredibel dan berdampak ke publik. Dan Erman Safar semasa pemerintahannya selalu memunculkan program yang berdampak ke publik,” jelas Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Agam ini.

Riyan Permana Putra juga menilai, pembiayaan APBD Bukittinggi semasa Erman Safar sudah tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata-mata soal anggaran.

“Dan yang jelas anggaran digelontorkan Erman Safar untuk program-program pro rakyat,” imbuh Perintis Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Sumatera Barat ini.

Dimana menurut Riyan Permana Putra, semasa Erman Safar, Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat terus menggulirkan program berbasis penguatan ekonomi masyarakat sepanjang awal tahun 2024. Program inisiasi Wali Kota Erman Safar itu terus berfokus kepada kepentingan masyarakat di ekonomi menengah ke bawah. Setidaknya, ada lima program unggulan pro rakyat yang diberikan Erman Safar menurut Riyan Permana Putra.

Program itu menurut Riyan Permana Putra adalah Tabungan Utsman, Program Bang Wako Peduli, Subsidi Iuran Komite Sekolah, Program Bukittinggi Peduli Cerdas Makmur Sehat dan tambahan muatan lokal adat budaya serta agama.

Selain itu Riyan Permana Putra menyebutkan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat telah meraih capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sejak 10 tahun terakhir dengan nilai Rp 127 Miliar di masa Erman Safar, ini harus dicatat dan digaris bawahi oleh calon pemilih di Pilkada 2024 ini: Erman Safar Berhasil Kelola Anggaran Bukittinggi, Capai Pendapatan Daerah Tertinggi setelah 10 Tahun.

Hal itu diungkapkan sendiri oleh Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, sebagaimana dilansir dari antarasumbar.com, yang menegaskan penekanan yang dilakukan terhadap SKPD penghasil PAD memang dilakukan sejak awal tahun 2022 untuk memaksimalkan pendapatan agar dapat dirasakan juga nantinya oleh masyarakat.

“Alhamdulillah semua usaha kita di tahun 2022 menuai hasil positif, PAD kita mencapai angka Rp 127.404.225.105, capaian ini dari data Badan Keuangan merupakan capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir,” kata Erman Safar.

Ia menyebut, pada tahun 2012, PAD Bukittinggi berada di angka Rp 45 miliar, untuk 2013 naik menjadi Rp 55 miliar lebih. Di 2014, PAD Bukittinggi naik jadi Rp 61 miliar, 2015 naik lagi menjadi Rp 66 miliar, 2016 PAD terus naik ke angka Rp 71 miliar lebih.

“PAD Bukittinggi tahun 2017 melejit ke angka Rp 102 miliar, 2018 sempat turun menjadi Rp 101 milyar lebih, tahun 2019 capaian PAD naik Kota Bukittinggi kembali baik ke angka Rp 111 miliar lebih,namun karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020, PAD turun ke angka Rp 84 milyar lebih,” katanya.

Menurutnya di 2021 upaya pertumbuhan ekonomi kembali dimaksimalkan sehingga PAD kembali berangsur naik ke angka Rp 91 miliar.

“Di tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp 36 milyar lebih sehingga PAD kita bisa mencapai angka Rp 127 milyar lebih, kami tentu berikan apresiasi kepada seluruh SKPD, terutama SKPD penghasil PAD, baik dari retribusi, pajak dan pendapatan lainnya, ini tentu dapat kita tingkatkan ditahun 2023 dan tahun yang akan datang,” kata Wako.

Sekretaris Dinas Pariwisata Bukittinggi, Aprilia Astuti menambahkan, sumber PAD terbesar disumbangkan oleh Taman Marga Satwa Kinantan Bukittinggi (TMSBK) atau Kebun Binatang yang ramai dikunjungi pengunjung.

“Alhamdulillah, TMSBK berhasil memberi PAD terbesar di Bukittinggi dengan nilai mencapai Rp 24,2 miliar di 2022 ini, Insya Allah meningkat lagi di 2023,” katanya.(Tim Media Bukittinggi Agam/Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Bukittinggi Agam)