Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Rudi Arnel : Kalau Pemko Tidak Mampu Membenahi Pariwisata, Berikan Kepada Coorporate yang Lebih Profesional

Bukittinggi – Lebaran Idul Fitri 1445H yang bertepatan dengan musim liburan yang cukup Panjang selama 10 hari membuat Pemko Bukittinggi dan unit Lantas Polresta harus kerja keras dalam pengaturan lalu lintas yang padat merayap oleh kedatangan pengunjung wisatawan ke Bukittinggi tepatnya H+2.

 

Ketua Umum Ikatan Pemuda Pariwisata Bukittinggi Rudi Arnel menilai Pemko Bukittingi beserta Instansi terkait sebagai Stek Holder nya belum mampu untuk menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Wisata ” Smart City” yang sesungguhnya dengan kurang peduli pelayanan dan kenyamanan kepada pengunjung, begitu juga dengan akses dan pembenahan di Objek Wisata itu sendiri belum maksimal,”ucapnya.

 

” Tim Kreatif IPPB Sudah Putar- Putar dalam Seminggu ini di Beberapa Objek Wisata Pemerintah sampai Objek Wisata yang Di kelola Oleh Masyarakat di Panorama Baru, Hasil Pantauan Rekan- rekan Tersebut Kita Evaluasi bersama dan kita Sampaikan Kepada Publik dan Pemko sebagai Domain Ikon Pariwisata itu Sendiri. Objek Wisata Warisan Belanda dan Jepang ini sangat berdekatan dengan pusat Kota Seperti : Jam Gadang, Panorama Lobang Jepang, Kebun Binatang dan Benteng Fort de kock yang belum bisa di kemas oleh Dinas Terkait

 

Karena Pujian, Cacian, Makian dari Pengunjung sebagai Tamu Kita yang Datang Ke Kota Ini yang Meluangkan Waktu ,Tenaga dan Hartanya untuk Menikmati Kenyamanan, dan Ketenangan bukan Kepada Pemko Saja, Kita Sebagai Aktivis Pariwisata dan Pelaku Wisata juga akan kena imbas dari Kinerja Instansi Terkait Kurang Koneksi dan Koordinasi di lapangan, makanya kita juga Warga Bukittinggi terus setiap tahunnya melaksanakan pantauan dan pengamatan di dunia Pariwisata” terang Rudi.

 

Rudi Arnel dengan nama netizen ” Rudal” juga Menambahkan Pemko Belum Mempunyai Terobosan dalam mengatasi Parkir Kendaraan di Badan Jalan yang menjadi Prioritas sebutan” Macet Bukittinggi, Payah Parkir” menjadi Imeg klasik sampai Sekarang belum terpecahkan dari Tahun ke Tahun oleh Pemangku Jabatan meskipun Milliaran Rupiah di Anggarkan dalam APBD dari sisi Akses Lahan Parkir Kurang Maksimal dan Kurangnya Koordinasi Instansi Terkait dengan Warga dalam Pengadaan Lokasi Parkir Alternatif, malah kita melihat Area Kantor dan Sekolahan dan BUMD terlihat di tutup pagar yang menjadi Potensi Parkir

 

” Biaya Parkir Mobil yang Beragam Rp.10.000- 15.000 di seputar badan Jalan dan biaya Tiket Masuk Objek Wisata yang Drastis naik dari tahun lalu Rp 10.000, Sekarang sudah Rp 25.000/Orang,

tidak di balas dengan kenyamanan, keindahan dan Pelayanan yang di dapat oleh Pengunjung Wisata Tersebut, Belum Lagi mereka akan keluar Biaya Makan, Penginapan dan Belanja oleh- oleh Wisata yang tidak beragam yang seluruhnya naik mencapai 25-40 % dari harga biasa, kita Lihat Jam Gadang sebagai Ikon Wisata Sumbar sebagai Pusat Utama Mata Pengunjung Terlihat Kumal tidak terawat, Atap Rangkiang berlumut dan berumput belum lagi beberapa Kandang Hewan yang kurang Bersih , Sampah hasil makanan dan Kotoran hewan tidak dibersihkan segera, Cat Pagar mulai pudar Sampai kepada Pelayanan Pedagang, Juru Parkir di objek wisata itu yang akan membuat Kenangan bagi Pengunjung, Kalau tidak Seimbang PAD dengan Kinerja Serta Apabila Pemko tidak Mampu untuk Mengurus Objek Wisata, Lebih Baik Di Swastanisasiakan dan berikan kepada Coorporate yang lebih Profesional” Tegasnya.

 

IPPB juga mengkritisi Pemko Kurang Memahami Areal Publik, Fasilitas Wisata, Akses Publik dan Spot Kuliner dalam mengemas lokasi Objek Wisata, dan di duga Pemko Mengangkangi Perda yang di buatnya Sendiri Terkait Ketertiban Umum yang Berjualan di Fasilitas Umum dan Perda Area Pedestrian.

 

 

” Tamu Wisata kita ke Pelataran Jam Gadang dan Pasa Ateh itu mau ingin bermain dengan Anak- anak, bersepeda , Mendorong Gerobak bayi an senda gurau dengan Keluarga mereka, sekarang kita lihat hampir sama banyaknya Pedagang dan Pengunjung yang ada , Malah beberapa Pengunjung enggan untuk berfoto bersama karena latar belakang tidak lagi taman, tapi urang manggaleh, Kita tidak menyalahkan Pedagang, cuma Pengaturan dan Posisi strategis oleh Instansi Terkait yang tidak melabrak aturan dan pengunjung saling berdesakan akses jalan, area santai dan kebebasan bermain Pengunjung sudah di hambat oleh Pedagang Makanan dan Munuman, Karena Wisatawan ini rata-rata berasal dari Pedagang, tidak seluruh Pengunjung itu akan belanja di areal Wisata,”¬† pungkasnya. (*)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *