Jakarta,nuansanews.com  — Meski angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada pada posisi keenam terendah secara nasional atau terendah kedua di Sumatera, namun target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 – 2024), menjadi prioritas Pemprov Sumbar yang harus diwujudkan dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar Tahun 2022, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar di Ballroom Pagaruyuang, Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/10/2022.

Hadir dalam rakor tersebut kurang lebih 150 peserta terdiri dari bupati dan walikota se-Sumbar, Ketua TKPK provinsi yg ex oficio adalah Wakil Gubernur Sumbar, Ketua TKPK kab/kota yg juga merupakan ketua TKPK kab/kota, sekretaris TKPK se-Sumbar serta kepala organisasi perangkat daerah terkait pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Sumbar.

Dalam pemaparannya gubernur menyatakan komitmen itu penting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumbar. Sebab kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.

“Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama Insya Allah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan,” ujar gubernur.

“Mari kita hilangkan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir, padahal sebenarnya miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat mengubahnya,” ungkap gubernur.(Mtj)